A Chat with Meutya Hafid: Perempuan dan Politik [Bag 1]

Ditemui sepekan setelah ditunjuk sebagai Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, 41, mengungkap beberapa hal mengenai kiprahnya di dunia politik. Meski masih sering dikenal sebagai jurnalis yang disandera di Irak, Meutya telah hampir satu dekade lebih berpolitik. Ia bergabung dengan Partai Golkar sejak 2010.

Alasannya, sederhana, karena ingin mengisi keterwakilan perempuan di parlemen. Motivasi ini juga yang membuatnya kembali meneruskan peran di dunia politik.

Seperti apa rasanya kini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Komisi DPR di bidang yang dianggap paling 'maskulin', dan berkiprah di dunia politik. Berikut beberapa jawaban dan petikan wawancara bersamanya saat ditemui di ruang kerjanya di Komisi 1, DPR, di Senayan awal November lalu.

(Meutya Havid saat dilantik jadi Ketua Komisi I DPR. Foto: Dok/@MeutyaHavid)

Herworld Indonesia (HW): Selamat atas terpilihnya sebagai Ketua Komisi I DPR. Bagaimana kesannya?

Meutya Hafid (MH): Overwhelming. Senang dipercaya, dan di saat yang sama ada deg-degan juga. Bahwa harus benar-benar kerjanya dan beneran harus bisa. Makanya ketika disahkan (sebagai ketua komisi), banyak teman perempuan yang ucapkan selamat, diantaranya Najwa Shihab, dan Titi Anggraini, aktivis demokrasi yang pro perempuan. Saya merasa betul bahwa teman-teman perempuan turut bersorak, mau kenal atau nggak kenal. Yang artinya tanggung jawab saya, lebih banyak. Saya harus lebih serius dibanding ketika jadi wakil ketua sebelumnya, karena jarang perempuan dikasih kesempatan ini.

Di Komisi 1 sendiri sebenarnya saya sudah cukup lama. Sebelumnya saya juga wakil ketua, tapi didapuk sebagai posisi ketua ada tanggung jawab lebih karena bagaimanapun yang jadi ketua komisi perempuan itu sangat sedikit. Sementara, Komisi 1 sendiri selalu dibilang komisi 'maskulin' sehingga jadi tantangan sendiri buat saya supaya menunjukkan bahwa kita bisa setara. Komisi 1 itu menangani bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, badan sandi dan siber negara, badan keamanan laut, TVRI, RRI, Lemhanas, dan Komisi Penyiaran.

HW: Ada diskriminasi terhadap politisi perempuan?

MH: Saya lebih melihat persentase yang masih sangat kecil yang berarti bagi perempuan masih sangat sulit. Yang lolos jadi pimpinan juga sangat sedikit. Apa bentuk kesulitannya? Memang susah dijelaskan. Ada paradigma bahwa ketika memilih pimpinan komisi, biasanya laki-laki, itu yang jadi tantangan.

HW: Kamu jadi yang pertama sebagai ketua komisi 1 perempuan?

MH: Kalau dilihat sejak reformasi, mungkin iya, saya perempuan pertama.

HW: Di komisi ini harus lebih tegas?

MH: Saya itu orangnya suka bercanda, tapi ketika dikasih beban cukup banyak, mitra banyak, isu strategis dan sangat penting seperti pertahanan, informasi, intelijen, mau nggak mau nyetel diri sendiri lebih serius dari biasanya. Dulu pimpinan berlima, samping kiri dan kanan laki laki, jadi menyesuaikan keadaan.

(Meutya Hafid di ruang kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta. Foto: Dok/rairahmanindra/herworldindonesia)

HW: Di komisi 1 berhadapan dengan beberapa mitra diantaranya Menhan, Prabowo Subianto. Bagaimana kesannya?

MH: Beliau pernah Capres, tapi setelah mejadi Menhan, beliau menteri mitra komisi 1 dan diperlakukan sama dengan mitra lain. Tak lebih tak kurang, sedekat dan sebatas mitra. Selain Kemenhan, mitra Komisi 1 lainnya, ada Menkoimnfo, Kepala BIN, Menlu, dan lain lain.

HW: Bagaimana kondisi pertahanan kita saat ini?

MH: Pertahanan kita masih banyak PR. Kita perlu memperkuat pertahanan, tak melulu hanya senjata tapi juga ada perang informoasi data-data di era industri 4.0. Menurut saya tantangan utama yakni melengkapi alutsista. Ada target minimum kekuatan yang belum 100 persen. Kemudian kita juga ingin pertahanan mandiri, bertumpu pada industri pertahanan nasional. Lalu masalah kesejahteraan prajurit dan profesionalitas. Itu tiga hal penting mengenai pertahanan kita. Bagaimanapun, semua negara sekuat apapun ekonominya akan tetap dilihat kekuatan pertahanannya. Kalau tidak baik, ada potensi gangguan. Syukurnya tentara kita dikenal tentara handal, kita sering menang lomba kejuaraan menembak internasional. Kopassus beberapa kali menang sebagai pasukan terbaik. Dari sisi sumber daya manusia di bidang pertahanan, luar biasa tinggal bagaimana melengkapi juga dengan teknologi yang canggih.

HW: Kabarnya, pernah berkeinginan mundur di Pemilu 2019 lalu, apa yang mendorong untuk lanjut?

MH: Waktu itu merasa sudah cukup saja, dan mau bikin sekolah politik, namanya Sekolah Polkom (Politik & Komunikasi), tapi kemudian saya dipanggil ketua umum, bapak Airlangga Hartarto. Jika dulu pak Jusuf Kalla yang kasih masukan saya untuk masuk politik mengisi suara anak muda dan perempuan, kali ini alasan yang sama juga kembali disampaikan. Alasan yang sulit saya tolak. 'Kamu jangan biarkan kursi perempuan hilang,' kira-kira begitu lah katanya. Jadi, saya putuskan untuk maju lagi. Di masa perbaikan, nama saya masuk lagi. Saya tidak mau kursi perempuan hilang di parlemen.

(Meutya Hafid. Foto: Dok/rairahmanindra/herworldindonesia)

HW: Kalau ditilik ke belakang, apa alasan masuk politik?

MH: Ada dua alasan. Pertama waktu itu saya masih muda. Kedua, keterwakilan perempuan. Saya mulai masuk politik itu di usia 29 tahun. Setahun setelahnya, masuk DPR. Politik kita menganut sistem representasi di mana semua unsur harus terwakili. Di semangat UU, disebutkan akan target 30 persen keterwakilan perempuan. Jika dulu masih 15 persen, dan sekarang ada kenaikan jadi 19 persen. Namun, angka itu masih jauh dari yang dituju jika mengacu UU.

HW: Kamu pernah gagal pertama kali di DPR, terus calon walikota juga gagal. Boleh cerita sedikit?

MH: Saya bersyukur, karena kegagalan saya alami di tahun pertama saya menapak karier di politik. Sekitar 1,5 tahun lah, jatuh bangunnya. Sebagai catatan, pada tahun 2008 akhir saya masuk politik. April 2009 saya gagal Caleg, waktu itu maju dalam bursa Walikota-Wakil walikota di 2009 akhir. Saya nggak mau gagal terus, merasa bingung dan lemas. Waktu gagal, saya lihat opsi berikutnya. Saya sudah terjun ke politik dan nggak mungkin balik lagi ke jurnalistik. Saya ingin warnai politik, jadi akhirnya saya terus di dunia politik. Di tengah kampanye caleg waitu itu ada panggilan. Saya diminta untuk menggantikan politisi yang perolehan suaranya waktu itu di atas saya, karena ia meninggal dunia. Maka saya ikut Pergantian Antar Waktu (PAW), dan dari situ saya langsung aktif di politik dengan duduk di komisi 11 DPR.

HW: Jadi, sebelumnya, pernah di komisi 11?

MH: Saya maunya masuk Komisi 1 karena bisa dibilang itu bidang saya, dan saya tertarik dengan bidang-bidang yang ada di dalamnya. Sebagai anak baru ketika itu, saya hargai masukan senior. Belajar dulu, khususnya mengenai politik anggaran. Komposisi anggaran di bidang itu berapa, dan semua bisa dipelajari kalau di Komisi 11, alias Keuangan. Saya di sana kurang lebih 17 bulan, sebelum kemudian pindah ke Komisi 1.

(Dalam salah satu acara jelang pemilu bersama Najwa Shihab. Foto: Dok/@meutyahavid)

HW: Apa yang buat bertahan di dunia politik dan ontrack?

MH: Ada banyak orang yang berperan. Selain pak Airlangga, juga ada sahabat-sahabat saya, yang terdekat dan bolak-balik menyesalkan keputusan saya untuk mundur. Mereka ungkapkan kekecewaan sekiranya saya tidak maju lagi di parlemen. Termasuk sahabat saya Najwa Shihab, yang mengatakan dirinya kecewa kalau saya tidak maju lagi.

HW: Bagaimana dengan di awal karier untuk mengenal dunia politik?

MH: Sebelum terjun ke DPR, saya dulunya adalah wartawan bidang politik. Orang yang saya wawancarai dulu tiba-tiba jadi teman saya. Diantaranya Ganjar Pranowo, karena sering diwawancarai jadi teman. Rata-rata politisi di DPR pernah saya wawancarai. Kurang lebih saya di Metro TV sekitar 9 tahun, dan lima tahun terakhirnya saya liputan politik.

HW: Sempat mengalami gagap politik di DPR?

MH: Gagap juga sih. Waktu jadi wartawan, deadline bisa dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Sementara, di DPR penggodokan kebijakan, atau pengawasan anggaran itu nggak bisa cepat. Meski kita pengen cepat, tapi nggak bisa karena ketemu banyak orang. Fraksi saja ada 9, dan setiap fraksi beda pandangan terhadap satu isu. Setiap orang bisa saja beda pendapat, dan itu kemudian diramu diangkat jadi satu keputusan. Saya sempat nggak sabar, sempat sakit drop. Kerja di DPR merasa makan waktu. Gemas. Kadang rapat seharian belum tentu selesai dan ada keputusan. Setiap orang pertahankan keputusan masing-masing sebelum ada keputusan bersama. Itu yang bikin kaget di awal.

(Meutya Hafid dalam masa kampanye pemilu. Foto: Dok/@meutyahafid)

HW: Dalam prosesnya, apa merasakan pengalaman bahwa perempuan gak bisa naik atau dipromosikan?

MH: Ya, ada juga. Sempat terpikir waktu itu berhenti di politik. Cukup saja deh sampai di sini, sempat kepikiran juga. Sepanjang di politik, saya sudah pernah pimpinan komisi, sempat pimpin badan kerjasama antar parlemen, pimpinan Komisi 1 sebagai wakil ketua, juga jadi salah satu ketua DPP partai. Sempat ada rasa, perempuan susah jadi pimpinan DPR dan habis ini mau kemana lagi. Ya sudah, selesai. Lalu kepikiran buat sekolah politik saja. Namun, pelan-pelan ada perubahan. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi ruang untuk perempuan yang dulu kita anggap nggak mungkin.

Bagaimanapun, saya pernah gagal. Saya pernah jadi caleg 2009, dan nggak langsung dapat. Dapatnya PAW, dan kemudian saya pertahankan. Semua jadi pelajaran dan harus siap dengan kegagalan. Dari kegagalan harus terus bangkit lagi. Di DPR juga berjalan 10 tahun tidak mulus-mulus saja. Di awal sempat ditaruh di komisi yang nggak sesuai minat, tapi saya belajar soal politik anggaran. Saya juga alami ketika dualisme di partai Golkar, dan politik internal yang tinggi. Dipindah ke komisi lain, dilepas jabatannya dan lain lain. Hal yang sudah biasa di parpol sampai akhirnya saya merasa sudah melalui itu dan bisa lebih kuat.

HW: Apa ada hambatan besar yang bikin drop di politik seperti intrik sesama politisi atau budaya korupsi?

MH: Kita dengar demokrasi, tapi kita mungkin masih terbilang baru dan remaja dalam menjalankan praktek-praktek demokrasi, baik itu nasional, maupun internal parpol. Dinamikanya cukup tinggi dan dinamika itu terus berjalan. Dibanding negara maju, kita masih jauh dari mencapai etika demokrasi. Tapi, kita mengarah kesana, dan lebih baik.

HW: Bagaimana menghadapi budaya atau arus korupsi di DPR. Ditinggalkan atau keluar dengan sendirinya?

MH: Kalau sudah setengah di DPR menjadi tersangka, itu bisa bilang arus. Tapi kalau persentasenya besar, dalam hal ini bukannya mengecilkan, tapi belum bisa dibilang arus. Bahwa kemudian prakteknya terjadi, ya nggak bisa dibilang nggak juga, karena ada faktanya. Jadi, saya rasa, masih ada yang tidak korupsi, dan melawan korupsi untuk bisa eksis di DPR itu juga masih sangat besar.

HW: Kamu tadi bilang penting adanya sekolah politik, dan kemudian turut mendirikan Sekolah Politik & Komunikasi. Boleh cerita sedikit tentang sekolah ini?

MH: Sekolah Polkom itu baru didirikan April 2018 lalu. Tadinya saya mau mundur dari politik, dan mendirikan sekolah. Dasar pikirannya adalah kalau menjadi makeup artist saja ada sekolahnya, kenapa menjadi politisi tidak ada. Sementara mereka para politisi perlu dipersiapkan juga untuk masuk dunia politik. Misalkan saya, berangkat dari insinyur teknik industri, terus S2 baru ambil politik. Dari situ saya sadari bahwa politisi haruslah memperkaya dirinya dengan ilmu. Menurut saya seorang politisi harus paham dasar-dasar politik sehingga nanti tidak mudah terseret dalam hal yang bukan bagian dari perjuangan, atau korupsi.

Sekolah ini lebih kayak kursus, dan karena belum ada lokasinya, seringnya pindah-pindah. Kami mulai dengan orang-orang yang diketahui akan masuk politik, biasanya kami akan tawarkan paket ini. Sudah ada sekitar lima batch sejak diririkan. Lebih ke teknik apa yang dihadapi politisi, bagaimana strategi bertemu masyarakat. belajar teori politik sampai politik praktif. Selain politisi, staf pengajarnya juga dari akademisi. Penawaran kursusnya ada short course, dalam waktu 3 atau 6 bulan. Ada juga yang singkat tapi keliling berbagai daerah. Sejauh ini, di daerah peminatnya banyak, dan ada juga yang apply beasiswa, yang tak bayar sama sekali. Animo banyak dari daerah. Kemungkinan kami akan keliling ke banyak kota membawa Sekolah Polkom ini.

(Selain berpolitik, Meutya Hafid tak bisa lepas dari insiden penyanderaan di Irak yang membuatnya kemudian lebih dikenal. Lewat buku memoarnya ' 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis', ia berbagi cerita. Selain itu, tak banyak yang tahu, ia juga pernah merilis lagu, hobi makan saat kampanye di daerah, dan kembali menikah setelah gagal di pernikahan pertama. Ikuti petikan kisahnya di bagian ke-2: Di Balik Insiden Irak)